E-KTP
Syarat Membuat e-KTP

Sebelum membuat e-KTP, Anda harus mengetahui dulu apa syarat dan perlengkapan yang harus dipersiapkan. Berikut adalah syarat-syarat membuat dan memperpanjang e-KTP Anda.
1. Berusia 17 tahun
2. Surat pengantar dari pihak Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Surat keterangan pindah dari kota asal, jika Anda bukan asli warga setempat
5. Surat keterangan pindah dari luar negeri, dan surat ini harus diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri karena pindah.

Datang langsung ke kantor Keluruhan, di sini pula Anda akan diambil fotonya dan melakukan sidik jari.

Cara membuat e-KTP

Pada dasarnya, setiap Anda datang untuk membuat e-KTP atau dokumen lainnya Anda akan mendapatkan arahan dari petugas di sana. Namun tidak ada salahnya untuk menjelaskan apa yang harus Anda lakukan kalau mau membuat e-KTP.

1. Fotokopi dokumen yang dibutuhkan

Pertama – tama, setelah mendapatkan semua dokumen yang dibutuhkan, Anda harus menggandakannya. Pihak kelurahan hanya membutuhkan selembar salinan untuk tiap dokumen, namun sebaiknya Anda memiliki dua atau tiga lembar Salinan untuk tiap dokumen.

2. Datang ke Kelurahan

Anda harus datang sendiri ke Kantor Kelurahan, tidak dapat diwakilkan. Di sini, Anda akan mengambil nomor antrian untuk menunggu dilayani. Biasanya, pihak Kelurahan membuka layanannya pada jam 08:00 sampai jam 15:00.

3. Penyerahan dokumen

Setelah giliran Anda tiba, Anda akan menyerahkan Salinan dokumen kepada pihak petugas Kelurahan. Sebaiknya, Anda juga membawa dokumen asli. Petugas hanya minta untuk ditunjukkan, tapi mereka akan mengambil salinannya.

4. Foto dan sidik jari

Setelah penyerahan dokumen, Anda akan dipanggil untuk pas foto dan pengambilan sidik jari. Jika semua proses sudah selesai, Anda akan diberikan surat pengantar untuk ditunjukkan saat mengambil e-KTP nanti. Surat ini juga bisa menjadi pengganti kartu identitas sementara selama menunggu pengambilan e-KTP.

Semua proses pembuatan e-KTP di kantor kelurahan hanya butuh waktu 30 menit sampai satu jam, tergantung panjangnya antrian. Sedangkan untuk pengambilan e-KTP bisa dilakukan dalam 14 hari kemudian. Namun pada kenyataannya memang banyak yang belum menerima e-KTP padahal proses pembuatan sudah dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini bisa dikonfirmasi lewat WhatsApp di nomor pengaduan 081326912479.

Pemilikan e-KTP memang sangat dibutuhkan oleh semua warga negara Indonesia. Mulai untuk keperluan pembuatan berbagai dokumen seperti paspor dan NPWP. Bahkan e-KTP dibutuhkan juga jika Anda hendak mengajukan Kredit Pemilkan Rumah (KPR).

Surat Domisili
Cara Mengurus Surat Pindah Domisili

Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Anda.

Anda harus mengurus surat pindah domisili jika memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Pengurusan surat pindah ini bertujuan untuk memperbarui database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengganti data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Anda. Alur mengurus surat pindah domisili dimulai dengan mencabut data Anda di tempat tinggal asal dan mendaftar di tempat yang baru.

Secara umum, mengurus surat pindah domisili membutuhkan surat pengantar dari RT dan RW di tempat tinggal lama Anda. Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut, Anda harus ke kelurahan dan kecamatan untuk meminta surat keterangan. Terakhir Anda harus mendatangi Disdukcapil dengan membawa syarat-syarat yang telah Anda urus sebelumnya.

Berikut alur mengurus surat pindah domisili:

1. Minta surat pengantar dari RT/RW di tempat yang akan Anda tinggalkan.
2. Setelah mendapatkan surat pengantar dari RT/RW, Anda harus ke Kelurahan untuk mengisi beberapa formulir seperti formulir F-1.01 (formulir biodata), F-1.15 (formulir KK baru), dan F-1.16 (Formulir perubahan KK).
3. Setelah mendapat surat keterangan dari Kelurahan, datang ke Kecamatan untuk meminta tanda tangan di surat tersebut.
4. Selanjutnya Anda harus mendatangi Disdukcapil di tempat tinggal lama untuk meminta penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dengan beberapa syarat yang Anda siapkan sebelumnya.
5. Biasanya pada proses ini e-KTP lama Anda akan ditarik untuk menghindari dobel identitas.
6. SKPWNI dari Disdukcapil tersebut selanjutnya Anda bawa ke alamat domisili baru untuk mengurus surat keterangan pindah datang.
Mengurus surat domisili pindah cukup mudah asalkan Anda tahu syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh. Proses pengerjaan juga terbilang cepat karena biasanya bisa dilakukan dalam tempo satu hari saja. Setelah data Anda di tempat lama tercabut, Anda bisa segera mengurus surat pindah datang ke alamat domisili baru yang Anda tinggali.

Berikut alur mengurus surat pindah datang di domisili baru:

1. Datang ke kantor Kelurahan tempat tinggal baru dengan membawa surat pindah dari tempat lama.
2. Di Kelurahan Anda akan diminta mengisi formulis F-1.38 yang merupakan formulir pindah datang dengan ditandatangani lurah atau kepala desa setempat.
3. Selanjutnya bawa surat dan formulir tersebut ke Kecamatan untuk meminta tanda tangan dari camat.
4. Langkah terakhir datangi Disdukcapil dan serahkan formulir yang telah lengkap tanda tangannya.
5. Pihak Disdukcapil akan menerbitkan surat keterangan pindah datang setelah formulir Anda selesai diproses.
6. Surat keterangan tersebut berfungsi sebagai KTP sementara sembari menunggu KTP baru Anda diterbitkan oleh Disdukcapil.
Mengurus surat pindah dan surat pindah datang tidak dipungut biaya sepeser pun. Akan tetapi, masing-masing daerah memiliki prosedur yang relatif berbeda dalam menerbitkan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang.

Kartu Keluarga (KK)
Merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A, pengurusan dan pembuatan dokumen pendudukan tidak dipungut biaya alias gratis.

Adapun syarat untuk membuat KK baru, yakni:

Surat Pengantar dari RT yang telah distempel di RW.
Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan.
Surat Keterangan Pindah (bagi anggota keluarga pendatang).
Dokumen pendukung seperti ijazah, rapor, akta kelahiran, paspor, dan Surat Keputusan Pengangkatan untuk pegawai.
Untuk WNA, selain syarat di atas, wajib melengkapinya dengan fotokopi paspor, fotokopi KITAS atau KITAP, surat keterangan penjamin atau sponsor, fotokopi e-ktp penjamin atau sponsor.

Penambahan Anggota Keluarga
Merujuk pada UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 79A, pengurusan dan pembuatan dokumen pendudukan tidak dipungut biaya alias gratis.

Adapun syarat untuk membuat KK baru, yakni:

Surat Pengantar dari RT yang telah distempel di RW.
Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan.
Surat Keterangan Pindah (bagi anggota keluarga pendatang).
Dokumen pendukung seperti ijazah, rapor, akta kelahiran, paspor, dan Surat Keputusan Pengangkatan untuk pegawai.
Untuk WNA, selain syarat di atas, wajib melengkapinya dengan fotokopi paspor, fotokopi KITAS atau KITAP, surat keterangan penjamin atau sponsor, fotokopi e-ktp penjamin atau sponsor.

Selain kelahiran, penambahan anggota keluarga yang menumpang juga berpengaruh dalam KK.

Ditambah lagi, yang bersangkutan harus membuat KTP dengan alamat baru untuk anggota keluarga baru tersebut.

Adapun syaratnya, yaitu:

Surat Pengantar dari RT/RW.
KK lama.
Surat Keterangan Pindah Datang.
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (bagi WNI yang datang dari luar negeri).
Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Surat Tanda Lapor Diri (bagi WNA).

Pengurangan Anggota Keluarga
Pengurangan anggota keluarga dapat berarti kematian, pindah, dan hal lainnya.

Jika terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia atau pindah, Anda perlu melaporkannya terlebih dahulu. Jika sudah, ubahlah KK Anda.

Adapun syaratnya, yaitu:

Surat pengantar dari RT/RW.
KK lama.
Surat Keterangan Kematian (bagi yang meninggal dunia).
Surat Keterangan Pindah (bagi yang pindah).

Kartu Keluarga Rusak Atau Hilang
Apabila KK hilang atau rusak, Anda perlu membuat kembali KK baru.

Adapun syaratnya, yaitu:

Surat Pengantar dari RT/RW.
Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
Kartu Keluarga yang rusak (kasus KK yang rusak).
Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.
Dokumen Keimigrasian bagi orang asing.

Luangkan waktu Anda untuk mendatangi kantor polisi terdekat dengan domisili Anda untuk mengurus Surat Keterangan Kehilangan.

Kartu Keluarga Setelah Perceraian
Jika sudah resmi bercerai, Anda pun wajib membuat KK baru.

Adapun syaratnya, yaitu:

KK lama.
Surat Keterangan/Bukti Perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Akta Cerai).

Akte Kelahiran
1. Syarat

Ada beberapa syarat membuat akte kelahiran yang mesti dipenuhi agar saat dewasa anak memiliki NIK. Adapun persyaratan tersebut mulai dari surat keterangan kelahiran hingga fotokopi surat nikah.

Adapun syarat membuat akte kelahiran sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan
b. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut atau Pilot Pesawat Terbang dengan memperlihatkan aslinya
Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua
d. Fotokopi KK dan KTP orang tua
e. Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran
f. Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas. dalam hal pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya, dan

2. Cara

Cara membuat akte kelahiran dilakukan dengan memenuhi syarat membuat akte kelahiran dan melakukan permohonan ke pelayanan pencatatan akte kelahiran di kantor kelurahan, dinas, suku dinas, puskesmas kecamatan, hingga rumah sakit.

3. Biaya

Setelah syarat membuat akte kelahiran lengkap dan pengajuan selesai dilakukan, pemohon dapat menunggu selama 5 hari kerja. Adapun biaya membuat akte kelahiran sebesar Rp 0 atau tak dipungut bayaran.

Akte Kematian
Persyaratan membuat akta kematian
Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Kematian harus melengkapi persyaratan berikut

Persyaratan untuk pencatatan kematian WNI:

Surat Keterangan Kematian dari kelurahan;
Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit, puskesmas atau visum dokter;
Asli; dan Fotokopi KK dan KTP almarhum dan pemohon;
Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/akta nikah, dalam hal yang meninggal sudah kawin; dan
Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal.
Persyaratan pencatatan kematian Orang Asing :

Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit, puskesmas, atau visum dokter;
Asli dan Fotokopi KK dan KTP bagi pemegang ITAP;
Asli dan Fotokopi SKTT dan SKSKPS bagi pemegang ITAS;
Asli dan Fotokopi Paspor bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan;
Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, dalam hal yang meninggal sudah kawin; dan
Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal.

Dalam Pengurusan Akta Kematian, hal ini berdasarkan asas domisili. Laporannya, dibedakan menjadi tiga, yaitu

Meninggal di Rumah Sakit (RS),
Meninggal di rumah dan
Meninggal pada waktu lampau.
Jika warga yang meninggal di Rumah sakit, syaratnya harus melampirkan surat keterangan kematian dari dokter, surat pengantar RT/RW untuk kemudian dibawa ke kelurahan. Di kelurahan, pemohon akan mengisi formulir F-2.29, kemudian akan mendapatkan surat keterangan kematian. Kemudian pemohon ke kecamatan untuk melakukan pemrosesan Kartu Keluarga.

Untuk pemrosesan Kartu Keluarga ini, juga dibedakan. Apakah yang meninggal anggota keluarga atau kepala keluarga. Jika yang meninggal adalah anggota keluarga, maka siapkan fotokopi KTP ahli waris, saksi, Kartu Keluarga, dan surat kematian asli. Sedangkan bila yang meninggal adalah kepala keluarga, maka kecamatan akan melakukan pisah Kartu Keluarga dengan persyaratan surat kematian dari kelurahan. Setelah dibuatkan Kartu Keluarga yang baru, kemudian pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Pelaporan akta kematian di Disdukcapil ini juga harus menyertakan fotokopi identitas saksi pelapor dimana saksi tersebut juga ikut dihadirkan.

Jika warga yang meninggal di rumah, pengurusan akta kematian dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari Puskesmas setempat sebagai pengganti surat kematian dari RS. Pengurusan ini juga menyertakan fotokopi Kartu Keluarga baru (baik dipisah ataupun tidak tergantung yang meninggal kepala keluarga atau anggota keluarga), fotokopi identitas pelapor, fotokopi identitas dua orang saksi dimana saksi tersebut hadir di Disdukcapil setempat.

Bilamana warga yang meninggal dalam waktu yang sudah lampau: Ahli waris bisa membuatkan surat pernyataan kematian yang mencakup fakta mengenai kapan dan dimana sanak keluarganya tersebut meninggal. Surat pernyataan tersebut dibubuhi materai. Pengurusan juga melibatkan dua orang serta pernyataan dari RT/RW serta lurah setempat. Berkas yang dibutuhkan antara lain fotokopi identitas pelapor, fotokopi Kartu Keluarga pelapor serta KTP saksi sebanyak dua orang.

SKCK

Dalam memperpanjang SKCK terdapat syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi atau dilengkapi untuk memperpanjang SKCK di Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri antara lain sebagai berikut: Siapkan surat pengantar dari kelurahan. Sebelumnya, Anda perlu menanyakan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian setempat karena untuk beberapa hal dalam memperpanjang SKCK tidak membutuhkan surat pengantar dari kelurahan. SKCK lama yang asli. Jika Anda kehilangan SKCK asli yang lama, maka dapat digantikan dengan fotokopi SKCK lama yang telah dilegalisir. Namun, apabila SKCK Anda yang lama tersebut hilang, Anda tetap dapat memperpanjang SKCK. Hanya saja, prosesnya lebih ribet dan lebih lama Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi KTP atau SIM yang aktif Siapkan pas foto terbaru ukuran 4×6 sebanyak 4 lembar Prosedur Perpanjangan SKCK Datang ke Polres, Polda, atau Mabes Polri untuk menyerahkan dokumen Anda secara lengkap Teliti kembali dokumen Anda tersebut dan jika sudah lengkap segera kumpulkan dokumen tersebut ke bagian loket Isi formulir yang diberikan Serahkan formulir ke loker, sekaligus membayar biaya sebesar Rp 10.000,- Tunggu beberapa saat dan silahkan ke bagian pengambilan hasil pembuatan SKCK

Cara Membuat SKCK Online Sebagai salah satu memodernisasi sistem administrasi, Kepolisian pun juga berupaya untuk mempermudah masyarakat dalam hal mengurus pembuatan SKCK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat SKCK secara online. Caranya pun tergolong mudah karena Anda cukup mengakses portal resmi pembuatan SKCK ONLINE di link berikut ini SKCK.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat SKCK Online pun tidak berbeda jauh dengan persyaratan pembuatan SKCK secara Offline, yaitu sebagai berikut: Scan Paspor (untuk keperluan luar negeri) Scan Kartu Tanda Penduduk Scan Kartu Keluarga Scan Akte lahir/ijazah Scan pas foto berukuran 4×6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah Rumus sidik jari Demikianlah cara memperpanjang dan membuat SKCK di kepolisian dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan.